SUNGAIPENUH – Proses pencairan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahap pertama Tahun 2025 di Kota Sungai Penuh dinilai lamban. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) serta Badan Keuangan Daerah (BKD) disorot karena dianggap lalai dan menjadi pemicu keterlambatan proses pencairan.
Hal ini dikeluhkan para kepala desa di wilayah Kota Sungai Penuh, mengaku menghadapi berbagai hambatan administratif dan prosedural yang terus berulang.
“Kami merasa dipersulit setiap kali proses pencairan DD dan ADD. Berbeda dengan Kabupaten Kerinci, di sana proses APBDes berjalan lancar,” ujar salah satu kepala desa, Senin (14/4/2025).
Isu keterlambatan pencairan ini semakin meluas di kalangan pemerintahan desa, yang berharap agar pemangku jabatan tinggi pemerintah kota segera turun tangan.
Masyarakat dan para kepala desa kini berharap Wali Kota Sungai Penuh, Alfin, dan Wakil Wali Kota, Azhar, segera memanggil pihak Dinas PMD dan BKD untuk menyelesaikan permasalahan ini, agar roda pembangunan di desa dapat kembali berjalan normal.
“Ini sangat disayangkan, sudah hampir pertengahan tahun DD dan ADD belum juga cair. Pak wako perlu segera turun tangan, demi kelancaran pemerintahan dan pembangunan di tingkat desa,” ungkap Harmo Karimi, Ketua Aliansi Bumi Kerinci.
“Kalau memang sudah bisa cair, tidak ada alasan untuk menghambat. Kabupaten tegangga saja lancar, masa Kota Sungaipenuh diperhambat. Kinerja Dinas PMD dan BKD perlu dipertanyakan, ada apa dibalik keterlambatan itu,” tegasnya.(red)
