JAKARTA-Pemerintah berencana memberlakukan program pemutihan tunggakan BPJS Kesehatan mulai tahun 2026. Program ini disiapkan untuk membantu masyarakat yang menunggak iuran dan kesulitan mengaktifkan kembali kepesertaan mereka.
Langkah ini bertujuan menertibkan data peserta sekaligus memastikan seluruh warga tetap memiliki akses terhadap layanan kesehatan. Pemerintah ingin agar tidak ada lagi kesenjangan antara peserta aktif dan yang menunggak.
Pemutihan tunggakan ini bersifat satu kali, bukan kebijakan rutin. Oleh karena itu, peserta yang mampu diharapkan tetap membayar iuran secara disiplin.
Namun, program ini tidak berlaku untuk semua peserta. Hanya mereka yang memenuhi syarat sosial ekonomi tertentu yang bisa mendapatkan penghapusan tunggakan.
Beberapa ketentuan penerima manfaat meliputi peserta yang:
- Terdaftar dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
- Beralih menjadi penerima bantuan iuran (PBI) yang iurannya dibayar negara.
- Termasuk masyarakat tidak mampu hasil verifikasi pemerintah daerah.
- Berstatus pekerja mandiri (PBPU/BP) dan telah diverifikasi layak mendapat keringanan.
Skema pemutihan akan menghapus tunggakan maksimal 24 bulan. Jika tunggakan melebihi dua tahun, sisa kewajiban tetap harus dibayar peserta.
Menurut rencana, kebijakan ini akan difinalisasi pada November 2025 agar dapat segera diterapkan pada tahun berikutnya. Pemerintah memperkirakan nilai tunggakan yang dihapus mencapai lebih dari Rp10 triliun.
Langkah ini diharapkan menjadi solusi sementara bagi jutaan peserta BPJS Kesehatan dari kelompok ekonomi lemah agar kembali aktif dan terlindungi layanan kesehatan.(***)
