JAKARTA — Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia kembali mencatat penurunan. Bank Indonesia (BI) melaporkan posisi ULN pada triwulan III-2025 sebesar US$ 424,4 miliar atau sekitar Rp 7.087 triliun (kurs Rp 16.700). Angka ini turun dari triwulan sebelumnya yang mencapai US$ 432,3 miliar.
Secara tahunan, ULN juga mengalami kontraksi 0,6% (yoy), berbalik dari pertumbuhan 6,4% (yoy) pada triwulan II-2025. BI menyebut penurunan ini dipengaruhi oleh melambatnya ULN sektor publik serta kontraksi pada ULN sektor swasta.
“Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, BI dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN,” tulis BI dalam keterangan resminya, Senin (17/11/2025).
Pada sektor pemerintah, ULN tercatat US$ 210,1 miliar atau tumbuh 2,9% (yoy), melambat dari 10% (yoy) di triwulan sebelumnya. Perlambatan ini terutama disebabkan berkurangnya arus modal asing ke Surat Berharga Negara (SBN) di tengah ketidakpastian pasar global.
BI menegaskan bahwa ULN pemerintah dikelola secara hati-hati untuk membiayai program prioritas seperti kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, pertahanan, konstruksi, transportasi, hingga jasa keuangan. Sebanyak 99,9% dari total ULN pemerintah merupakan utang jangka panjang.
Sementara itu, ULN swasta juga menurun menjadi US$ 191,3 miliar, lebih rendah dari triwulan II-2025 yang sebesar US$ 193,9 miliar. ULN swasta mencatat kontraksi lebih dalam, dari 0,2% (yoy) menjadi 1,9% (yoy). Kontraksi terjadi pada lembaga keuangan (−3% yoy) maupun perusahaan nonkeuangan (−1,7% yoy).
Sektor industri pengolahan, keuangan dan asuransi, listrik dan gas, serta pertambangan menyumbang sekitar 81% dari total ULN swasta.
Secara keseluruhan, BI menilai struktur ULN Indonesia masih sehat dengan rasio terhadap PDB turun menjadi 29,5%, dari 30,4% pada triwulan II-2025. ULN jangka panjang tetap mendominasi dengan porsi 86,1%.
“Peran ULN akan terus dioptimalkan untuk menopang pembangunan dan menjaga pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan, dengan tetap meminimalkan risiko terhadap stabilitas perekonomian,” tutup BI.(***)
