JAKARTA — Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rini Widyantini, akhirnya angkat bicara mengenai wacana dari Komisi II DPR RI yang mendorong kemungkinan perubahan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja menjadi Pegawai Negeri Sipil. Rini menegaskan bahwa wacana tersebut tidak dapat diputuskan secara sederhana karena skema perekrutan, karier, dan beban fiskal antara kedua status aparatur itu berbeda sejak awal dibentuk.
Menurut Rini, mekanisme PPPK dan PNS dibangun melalui jalur yang berbeda, termasuk dalam proses masuk dan jenjang kariernya. Ia menyebut bahwa status PNS membawa konsekuensi jangka panjang karena seseorang yang diangkat sebagai PNS akan bekerja lebih dari 30 tahun. Perhitungan fiskal, kata dia, menjadi faktor penting sebelum pemerintah mengambil keputusan. “Ini harus dihitung betul dampaknya,” ujarnya ditemui di kantor Kemenpan-RB, Jakarta Pusat, Selasa, 18 November 2025.
Di sisi lain, Rini mengingatkan bahwa kementerian dan lembaga harus mulai menyiapkan formasi bagi calon PNS. Pemerintah, pada awal masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, tidak membuka perekrutan CPNS karena struktur kelembagaan belum stabil. Penambahan jumlah kementerian dari 34 di era Presiden Jokowi menjadi 48 di pemerintahan saat ini membuat pemerintah harus menata ulang komposisi Aparatur Sipil Negara.
Rini menilai bahwa setiap kebijakan mengenai status ASN harus tetap berpijak pada undang-undang. Revisi UU ASN yang kini masuk dalam Prolegnas Prioritas 2025 menjadi dasar pembahasan lebih lanjut mengenai kemungkinan penyesuaian status PPPK. Menurut dia, perubahan apa pun harus tetap melalui proses seleksi sebagaimana amanat regulasi.
Meski begitu, Rini mengingatkan bahwa perdebatan mengenai status aparatur sebaiknya tidak menggeser fokus utama pemerintah, yaitu memastikan seluruh ASN—baik PNS maupun PPPK—memperoleh kesejahteraan yang layak. Ia menilai kontribusi kedua status ASN terhadap pelayanan publik sama pentingnya, meskipun sistem kerja dan jenjangnya tidak sepenuhnya serupa.
Rini menjelaskan bahwa PPPK bekerja dengan skema perjanjian waktu tertentu, mirip dengan PKWT di sektor swasta. Kontrak mereka dapat diperpanjang seiring peningkatan kompetensi. Sementara itu, PNS memiliki pola karier yang berbeda dan lebih permanen. Meski begitu, keduanya tetap diposisikan sebagai garda pelayanan publik.
Menurut Rini, yang perlu ditekankan pemerintah saat ini bukan sekadar penyeragaman status, melainkan perbaikan menyeluruh terhadap sistem kesejahteraan ASN. Ia menilai bahwa baik PNS maupun PPPK telah memberikan peran besar dalam menjalankan layanan negara kepada masyarakat.
Wacana alih status PPPK menjadi PNS mencuat bersamaan dengan pembahasan revisi UU ASN yang tengah berlangsung. Rini memastikan pemerintah akan mengikuti seluruh mekanisme hukum sebelum memutuskan langkah selanjutnya. Bagi pemerintah, kelanjutan pembahasan ini harus mempertimbangkan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemampuan fiskal negara.(***)
