SUNGAIPENUH — APBD Kota Sungai Penuh tahun anggaran 2026 dipastikan mengalami tekanan berat. Belanja modal yang pada tahun ini mencapai Rp135 miliar merosot tajam menjadi hanya Rp44 miliar.
Penurunan drastis tersebut memunculkan kekhawatiran akan efek domino terhadap pelayanan publik hingga potensi berkurangnya penghasilan aparatur sipil negara.
Anggota DPRD Kota Sungai Penuh, Damrat, menyebut penurunan anggaran bukan hanya disebabkan berkurangnya transfer dari pemerintah pusat, melainkan juga meningkatnya beban belanja pegawai. Salah satu faktor utama adalah bertambahnya jumlah tenaga PPPK yang harus ditanggung APBD.
“Belanja modal tahun depan tinggal Rp44 miliar. Turun sangat jauh dari tahun ini. Banyak OPD bahkan tak punya anggaran untuk kebutuhan dasar, beli kertas saja tidak ada,” ujar Damrat, Minggu.
Tekanan fiskal itu memaksa pemerintah daerah melakukan penyesuaian pada berbagai sektor. Salah satu yang paling krusial adalah kemungkinan pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
Pembahasan antara eksekutif dan legislatif masih berlangsung, namun sinyal penghematan semakin kuat.
“Hitung-hitungan sedang dilakukan. Kalau anggaran tidak cukup, TPP ASN kemungkinan besar akan dikurangi,” kata Damrat.
Situasi ini menjadi peringatan bagi birokrasi Kota Sungai Penuh. Minimnya belanja modal berarti pembangunan fisik pada 2026 diprediksi sangat terbatas.
Di sisi lain, potensi pengurangan TPP dapat mempengaruhi motivasi ASN, sementara kebutuhan pelayanan publik tidak mungkin dihentikan. Dengan ruang fiskal yang makin sempit, pemerintah daerah dihadapkan pada pilihan sulit, menjaga stabilitas APBD atau mempertahankan kesejahteraan aparatur.
Publik kini menanti langkah kreatif dan berani dari pemerintah kota dalam mengelola anggaran agar pelayanan kepada masyarakat tetap terjaga.(ded)
