KERINCI – Tahun anggaran 2026 diprediksi menjadi masa paling menekan bagi masyarakat Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci. Penurunan signifikan dana transfer pusat serta melonjaknya beban belanja pegawai membuat ruang fiskal daerah semakin sempit dan hampir tidak menyisakan keleluasaan untuk pembangunan.
Banyak program publik terancam menyusut, sementara kualitas layanan dasar sangat bergantung pada kemampuan kepala daerah memperoleh dukungan tambahan dari pemerintah pusat.
Krisis paling terasa ditandai merosotnya belanja modal secara tajam. Kota Sungai Penuh misalnya, hanya memiliki sekitar Rp44 miliar untuk seluruh pembangunan fisik tahun depan. Jumlah itu anjlok dari Rp135 miliar pada tahun 2025.
Situasi serupa juga dialami Kabupaten Kerinci. Bagi masyarakat, penurunan tersebut bukan sekadar angka di atas kertas, tetapi menyangkut langsung kebutuhan hidup sehari-hari.
Minimnya belanja modal berarti banyak infrastruktur publik berpotensi dibiarkan terbengkalai. Jalan rusak mungkin lebih lama tidak diperbaiki, saluran air tertunda dibangun, rehabilitasi sekolah terhambat, dan peningkatan fasilitas kesehatan sulit dilakukan.
Di banyak wilayah, infrastruktur adalah tulang punggung ekonomi. Jika pembangunan mandek, aktivitas masyarakat ikut terhenti.
Dalam jangka pendek, kelompok ASN menjadi pihak paling cepat merasakan dampaknya. Pemerintah daerah tengah mengkaji kemungkinan pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) akibat beban gaji PPPK penuh waktu dan paruh waktu yang terus meningkat. Bila pemotongan ini terjadi, daya beli ribuan ASN akan turun dan efeknya dapat merembet ke pelaku UMKM yang mengandalkan perputaran konsumsi lokal.
Keterbatasan anggaran juga berpotensi memperlebar ketimpangan pembangunan antarwilayah. Desa-desa terpencil yang sangat bergantung pada APBD untuk perbaikan jalan, fasilitas umum, hingga program air bersih menjadi pihak paling terancam tertinggal. Beberapa kecamatan bahkan berisiko mengalami keterlambatan penanganan bencana karena tidak cukupnya anggaran operasional.
“Situasinya berat sekali. Keuangan pemerintah daerah jauh merosot dan ruang untuk bergerak hampir tidak ada,” kata Antoni, warga Sungai Penuh, Minggu.
Ia menilai kemampuan kepala daerah mengeksekusi program pembangunan dan janji politik akan bergantung pada sokongan pusat. Tanpa itu, pemerintah daerah hanya dapat menjalankan fungsi minimal.
Kondisi tersebut membuat kemampuan lobi anggaran menjadi faktor penentu. Wali Kota Sungai Penuh Alfin Bakar dan Bupati Kerinci Monadi kini dituntut lebih agresif melakukan political bargaining kepada kementerian terkait agar daerah tidak terhenti pembangunannya.
“Kalau kepala daerah tidak aktif memperjuangkan tambahan dana, daerah pasti tertinggal. Kondisi sekarang memaksa mereka bergerak cepat,” lanjut Antoni.
Tahun 2026 tampaknya bukan hanya menjadi tahun penuh tantangan bagi pemerintah daerah, tetapi juga bagi masyarakat yang harus bersiap menghadapi layanan publik yang terbatas, pembangunan fisik yang melambat, dan pertumbuhan ekonomi lokal yang tidak sekuat sebelumnya.(ded)
