WASHINGTON — Presiden Amerika Serikat Donald Trump tengah menyiapkan perintah eksekutif baru terkait regulasi kecerdasan buatan (AI) yang berpotensi mengubah peta kebijakan teknologi di seluruh negeri. Langkah agresif ini bertujuan untuk menyatukan aturan AI secara nasional, sekaligus membatalkan beragam peraturan lokal yang telah diterapkan negara-negara bagian.
Trump mengumumkan rencana tersebut melalui akun media sosialnya, menegaskan bahwa industri teknologi membutuhkan sistem yang lebih sederhana dan terpusat.
“Saya akan membuat perintah eksekutif untuk satu aturan AI minggu ini. Kita tidak bisa membiarkan satu perusahaan harus mengurus 50 izin setiap kali ingin melakukan sesuatu,” tulis Trump, dikutip dari laporan eWeek dan Bloomberg.
Draf kebijakan yang dibocorkan Bloomberg menunjukkan bahwa Departemen Kehakiman AS (DOJ) akan diberi wewenang untuk menuntut negara bagian yang memiliki peraturan AI tersendiri. Selain itu, pemerintah federal dapat memotong pendanaan bagi negara-negara yang memberlakukan aturan AI yang dianggap membebani.
Jika diterapkan, langkah ini akan menegaskan bahwa hanya pemerintah federal yang berhak menetapkan standar pengembangan AI, bukan negara bagian.
Sejumlah negara bagian seperti California dan Tennessee sebelumnya telah meluncurkan undang-undang terkait keamanan AI, transparansi, hingga aturan pencegahan deepfake.
Karena Kongres AS belum menyepakati regulasi nasional, negara-negara bagian bergerak sendiri mengisi kekosongan aturan. Namun, pendekatan berbeda-beda itu membuat industri teknologi menilai regulasi menjadi semakin rumit dan menghambat inovasi.
Kekhawatiran Perpecahan Politik
Pengamat menilai kebijakan Trump ini dapat memicu pertarungan hukum panjang tentang batas kewenangan antara pemerintah federal dan negara bagian. Ketegangan tersebut dikhawatirkan dapat memecah konsensus nasional mengenai pengembangan AI.
IndustrI teknologi menyambut rencana penyederhanaan aturan, namun sebagian negara bagian diprediksi akan menolak keras pembatalan regulasi lokal yang sudah mereka bangun.
Trump menegaskan bahwa sentralisasi aturan AI diperlukan untuk menjaga dominasi AS dalam persaingan global, khususnya melawan China.
“Kita sedang memimpin, tetapi itu tidak akan bertahan jika 50 negara bagian membuat aturan sendiri. AI bisa hancur sebelum berkembang,” tulis Trump dalam unggahan lainnya.
Babak Baru Perang Regulasi AI
Rencana ini membuka jalan bagi kerangka kerja nasional yang lebih jelas, namun belum tentu menutup perdebatan panjang soal keamanan AI, perlindungan privasi, hingga dampak ekonomi teknologi.
Nasib kebijakan ini akan sangat bergantung pada seberapa jauh pemerintah federal menegaskan otoritasnya, serta bagaimana negara bagian merespons potensi pencabutan aturan mereka.(***)
