SUNGAIPENUH— Kondisi Sungai Bungkal kembali menjadi sorotan usai proses normalisasi yang baru saja dikerjakan. Berdasarkan pantauan lapangan, Senin (08/12/2025), aliran sungai masih tampak dangkal dan dipenuhi sedimen lumpur.
Material tanah hasil pengerukan terlihat tidak terangkat secara maksimal, bahkan sebagian gundukan masih berserak di dasar sungai. Kondisi ini memunculkan dugaan bahwa pekerjaan normalisasi tidak dilaksanakan dengan optimal.
Kedangkalan sungai menjadi kekhawatiran utama warga. Dengan intensitas hujan yang mulai meningkat, debit air diperkirakan akan cepat naik dan berpotensi meluap ke badan jalan serta permukiman. Bukannya menjadi solusi pengendalian banjir, pengerjaan yang tidak tuntas ini justru dianggap membuka peluang terjadinya genangan lebih besar di masa mendatang.
Di beberapa titik pada sisi timur sungai, bibir tebing terlihat tidak tersentuh alat pengeruk. Struktur tebing tampak tidak rapi dan cenderung rapuh, mengesankan bahwa pengerjaan dilakukan tidak menyeluruh. Hal ini memunculkan pertanyaan dari masyarakat terkait standar teknis pengerukan serta mekanisme pelaksanaan yang hingga kini belum jelas.
Informasi yang dihimpun, proyek normalisasi Sungai Bungkal sendiri merupakan bagian dari proyek Dinas PU Provinsi Jambi tahun anggaran 2025. Meski bersumber dari APBD Provinsi 2025, informasi mengenai nilai kontrak, lingkup kerja, hingga progres pelaksanaan belum dipublikasikan secara terbuka, sehingga masyarakat sulit memantau akuntabilitas proyek.
Hingga kini, pihak pelaksana proyek belum memberikan keterangan resmi terkait kebenaran informasi tersebut serta bagaimana sistem pengawasan mutu sepanjang pekerjaan berlangsung.
Keluhan warga Kota Sungai Penuh pun mulai menguat. Mereka menilai hasil normalisasi masih jauh dari harapan. Sungai yang tetap dangkal dan penuh sedimen dianggap mencerminkan pekerjaan yang dikerjakan setengah hati.
“Kami merasa dikelabui. Lihat sendiri hasilnya seperti apa. Kami sangat mendukung normalisasi di Sungai Penuh dan Kerinci, tapi harus dikerjakan dengan cara yang benar dan tidak hanya menguntungkan pihak tertentu,” ujar Peri, warga Sungai Penuh, saat ditemui di lokasi.
Aktivis Kerinci, Syafri, juga menyampaikan kritik tegas. Ia menekankan bahwa penggunaan anggaran negara harus dilakukan secara bertanggung jawab, dan setiap proyek wajib memenuhi standar kualitas yang maksimal.
“Ini anggaran negara. Tidak boleh dikerjakan sembarangan dan tanpa pengawasan ketat,” ujarnya.
Masyarakat kini menuntut transparansi penuh dari pihak pelaksana maupun Dinas PU Provinsi Jambi. Evaluasi terhadap pengerjaan normalisasi Sungai Bungkal dinilai penting dilakukan, agar proyek pengendalian banjir ini tidak memunculkan persoalan baru di kemudian hari.(ded/***)
