JAKARTA – Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyampaikan pesan tegas kepada para pelaku politik agar tetap menjunjung tinggi konstitusi dalam perebutan kekuasaan. Ia mengingatkan bahwa ambisi politik tidak boleh ditempuh dengan cara-cara yang menyimpang dari aturan dasar negara.
Pesan tersebut disampaikan SBY saat menghadiri peluncuran buku otobiografi Marsekal (Purn) Djoko Suyanto di kawasan Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Sabtu (13/12/2025).
“Dalam politik, meraih kekuasaan itu sah. Tetapi caranya harus benar. Jangan menyalahgunakan kewenangan dan jangan mengkhianati konstitusi,” ujar SBY di hadapan para undangan.
Dalam kesempatan itu, SBY juga menyoroti pentingnya menjaga netralitas institusi negara. Ia menegaskan bahwa aparat seperti TNI, Polri, penegak hukum, maupun Badan Intelijen Negara (BIN) tidak boleh ditarik ke dalam kepentingan politik praktis.
“Jangan melibatkan TNI, Polri, penegak hukum, ataupun BIN untuk mendukung partai politik atau calon presiden tertentu,” tegasnya.
Menurut SBY, keterlibatan institusi negara dalam politik praktis berpotensi merusak demokrasi serta mencederai prinsip negara hukum.
Lebih lanjut, SBY menekankan bahwa politik bukan sekadar soal perebutan kekuasaan, tetapi juga tentang nilai, prinsip, dan etika. Ia mengingatkan agar para politisi tidak mengorbankan kepentingan bangsa demi keuntungan kelompok atau partai.
“Kalau terjadi benturan antara kepentingan partai dan kepentingan negara, pilihannya harus jelas. Negara harus diutamakan. Country first,” ucap SBY.
Ia menyebut prinsip tersebut sebagai fondasi penting dalam menjaga stabilitas politik dan demokrasi Indonesia.
Djoko Suyanto sendiri dikenal sebagai tokoh militer dan negarawan yang pernah memegang peran strategis di era pemerintahan SBY. Ia menjabat sebagai Panglima TNI pada 2006–2007 dan kemudian dipercaya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan pada periode kedua pemerintahan SBY.
SBY menilai pengalaman Djoko Suyanto menjadi contoh penting bagaimana relasi sipil-militer dapat dijaga tetap profesional dan konstitusional.
