JAKARTA – Tahun 2025 menjadi periode penting bagi industri Bank Perekonomian Rakyat (BPR). Sepanjang tahun ini, tujuh BPR dan BPRS resmi kehilangan izin usaha, sementara gelombang merger dan konsolidasi berlangsung besar-besaran sebagai bagian dari penataan sektor perbankan nasional.
Jumlah bank yang tutup memang lebih rendah dibandingkan 2024 yang mencatat 20 BPR gulung tikar. Namun, tren ini menegaskan bahwa jumlah pemain di industri BPR terus menyusut, seiring meningkatnya tuntutan permodalan, tata kelola, dan manajemen risiko.
Penyebab Dominan: Modal Tipis dan Kondisi Keuangan Tidak Sehat
Sebagian besar BPR yang dicabut izin usahanya mengalami masalah permodalan kronis dan gagal memenuhi ketentuan kesehatan bank. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akhirnya mengambil langkah tegas melalui Cabut Izin Usaha (CIU), yang kemudian diikuti proses likuidasi oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk melindungi dana nasabah.
Fenomena Baru: BPR Minta Tutup Secara Sukarela
Menariknya, pada 2025 muncul fenomena self-liquidation atau likuidasi atas permintaan pemegang saham. Dua BPR memilih jalan ini, yakni BPR Artha Kramat di Kabupaten Tegal dan BPR Nagajayaraya Sentrasentosa di Kabupaten Nganjuk.
BPR Artha Kramat secara resmi dicabut izin usahanya pada 24 Oktober 2025 karena pemegang saham pengendali ingin memusatkan pengembangan bisnis pada entitas lain dalam grup yang sama. Selang beberapa hari, BPR Nagajayaraya Sentrasentosa menyusul, dengan alasan belum mampu memenuhi ketentuan modal inti minimum.
Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, menilai langkah tersebut sebagai bagian dari proses normal industri. Menurutnya, konsolidasi justru akan menciptakan BPR yang lebih efisien, kuat, dan tahan terhadap guncangan ekonomi.
Daftar BPR dan BPRS yang Tutup Sepanjang 2025
Adapun bank yang resmi berhenti beroperasi sepanjang tahun ini meliputi:
BPRS Gebu Prima
BPR Dwicahaya Nusaperkasa
BPR Disky Surya Jaya
BPRS Gayo Perseroda
BPR Artha Kramat
BPR Nagajayaraya Sentrasentosa
BPR Bumi Pendawa Raharja
OJK Dorong Konsolidasi, Target BPR Tinggal 1.000
OJK secara terbuka mendorong konsolidasi industri BPR/BPRS. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, memperkirakan jumlah BPR ke depan akan menyusut hingga sekitar 1.000 bank, tanpa perlu intervensi agresif dari regulator.
Menurut Dian, penguatan BPR sangat krusial mengingat cakupan layanan BPR kini semakin luas, mulai dari sistem pembayaran hingga potensi masuk pasar modal. Tanpa penguatan modal dan tata kelola, risiko sistemik justru bisa meningkat.
Merger Besar Terjadi, Termasuk Transformasi Bank Syariah
Sepanjang 2025, tercatat dua aksi konsolidasi besar. Pertama, empat BPR di Jawa Tengah melebur menjadi satu entitas dengan PT BPR Bina Sejahtera Insani sebagai bank penerima penggabungan, efektif per 27 Agustus 2025.
Kedua, Muhammadiyah resmi mendapatkan izin operasional Bank Syariah Matahari, hasil transformasi BPRS menjadi Bank Umum Syariah (BUS). Langkah ini diambil karena penggabungan langsung 17 BPRS dinilai tidak mudah, sehingga dipilih model transformasi satu bank sebagai entitas utama.
Penataan Menuju BPR yang Lebih Kuat
Penutupan dan merger BPR di 2025 menandai fase restrukturisasi serius dalam industri perbankan rakyat. Ke depan, BPR diharapkan tidak hanya bertahan, tetapi mampu tumbuh dengan fondasi modal yang kuat, tata kelola yang sehat, serta perlindungan maksimal bagi nasabah.
