JAKARTA – Pemerintah resmi menata ulang sistem penghasilan Aparatur Sipil Negara (ASN) mulai tahun 2026. Melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2024, skema gaji dan tunjangan kini dibedakan secara tegas berdasarkan status kepegawaian, yakni PNS, PPPK penuh waktu, dan PPPK paruh waktu.
Kebijakan ini menjadi langkah reformasi penggajian ASN agar lebih sederhana, transparan, dan mencerminkan beban kerja masing-masing pegawai.
Gaji Pokok PNS Mulai 2026
Dalam skema terbaru, gaji pokok Pegawai Negeri Sipil (PNS) tetap mengacu pada golongan dan masa kerja. Namun, pemerintah melakukan penyesuaian agar struktur lebih ringkas.
Golongan I menerima gaji pokok sekitar Rp1,6 juta hingga Rp2,7 juta per bulan
Golongan II dan III berada di rentang menengah, menyesuaikan pangkat dan masa kerja
Golongan IV memperoleh gaji pokok tertinggi, mulai dari Rp3,4 juta hingga sekitar Rp6,3 juta
Skema ini mulai berlaku Januari 2026 dan menggantikan sistem lama yang dinilai terlalu kompleks.
Tunjangan yang Tetap Melekat pada PNS
Selain gaji pokok, PNS tetap mendapatkan berbagai tunjangan rutin, antara lain:
Tunjangan keluarga
Tunjangan pangan atau uang makan
Tunjangan jabatan struktural maupun fungsional
Tunjangan kinerja (TPP) sesuai kebijakan instansi
Tak hanya itu, PNS juga tetap menerima Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13, sebagaimana diatur dalam PP Nomor 5 Tahun 2024.
Skema Gaji PPPK Penuh Waktu
Bagi PPPK penuh waktu, pemerintah menerapkan kebijakan yang hampir setara dengan PNS. Gaji pokok PPPK full time berada pada kisaran:
Rp1,9 juta hingga lebih dari Rp7,3 juta per bulan, tergantung jenjang jabatan dan masa perjanjian kerja
Selain gaji pokok, PPPK penuh waktu juga berhak atas:
Tunjangan keluarga
Tunjangan pangan
Tunjangan jabatan
Tunjangan kinerja (TPP)
Penyetaraan ini bertujuan menjaga keadilan antara ASN yang bekerja dengan beban tugas penuh.
PPPK Paruh Waktu, Hak Disesuaikan Jam Kerja
Sementara itu, PPPK paruh waktu mendapatkan perlakuan berbeda. Dalam PP yang sama, pemerintah menegaskan bahwa penghasilan PPPK paruh waktu:
Dihitung berdasarkan jam kerja
Disesuaikan dengan beban tugas
Tidak sepenuhnya setara dengan PNS maupun PPPK penuh waktu
Skema ini dirancang fleksibel, sekaligus memberi kepastian hukum bagi ASN dengan pola kerja tidak penuh.
Reformasi Penggajian ASN
Pemerintah menilai pembagian ini penting untuk menciptakan sistem kepegawaian yang lebih profesional. Dengan skema baru, ASN diharapkan dapat bekerja lebih optimal karena hak keuangan disesuaikan secara proporsional dengan tanggung jawabnya.
