JAKARTA — Pemerintah daerah di hampir seluruh Indonesia telah merampungkan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026. Dari total 38 provinsi, sebanyak 36 gubernur sudah mengesahkan UMP terbaru yang mulai berlaku 1 Januari 2026.
Dua wilayah menjadi pengecualian. Aceh memutuskan mempertahankan UMP 2025 tanpa kenaikan, sementara Papua Pegunungan masih menunggu penerbitan Surat Keputusan (SK) gubernur meski nilai UMP-nya telah disepakati.
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan keputusan Aceh mempertahankan UMP lama diambil dengan pertimbangan khusus, yakni dampak bencana dan kondisi pemulihan ekonomi daerah.
“Hanya Aceh yang menggunakan UMP 2025 untuk 2026,” ujar Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker, Indah Anggoro Putri, Sabtu (27/12/2025).
Jakarta Tertinggi, Jawa Barat Terendah
Berdasarkan rekap nasional, DKI Jakarta kembali menjadi provinsi dengan UMP tertinggi pada 2026, yakni Rp5.729.876, naik 6,17 persen dibanding tahun sebelumnya.
Sebaliknya, Jawa Barat tercatat sebagai provinsi dengan UMP terendah, sebesar Rp2.317.601, meski tetap mengalami kenaikan 5,77 persen.
Kondisi ini menegaskan masih lebarnya kesenjangan upah minimum antarwilayah, terutama antara kawasan perkotaan besar dan provinsi dengan basis industri padat karya.
Papua Raya Didominasi UMP Tinggi
Wilayah Papua Raya masih mendominasi jajaran UMP tertinggi nasional. Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua, dan Papua Barat berada di kelompok atas dengan nilai UMP di atas Rp4 juta.
Papua Tengah menjadi satu-satunya provinsi di kawasan tersebut yang tidak menaikkan UMP, tetap di angka Rp4.285.848. Pemerintah daerah setempat menilai stabilitas ekonomi dan ketenagakerjaan menjadi alasan utama kebijakan tersebut.
Daftar Lengkap UMP 2026 di 38 Provinsi
Berikut rangkuman UMP 2026 seluruh provinsi di Indonesia:
- DKI Jakarta: Rp5.729.876
- Papua Pegunungan: Rp4.508.714
- Papua Selatan: Rp4.508.100
- Papua: Rp4.436.283
- Papua Tengah: Rp4.285.848 (tetap)
- Kep. Bangka Belitung: Rp4.035.000
- Sulawesi Utara: Rp4.002.630
- Sumatra Selatan: Rp3.942.963
- Sulawesi Selatan: Rp3.921.088
- Kepulauan Riau: Rp3.879.520
- Papua Barat: Rp3.841.000
- Riau: Rp3.780.495
- Kalimantan Utara: Rp3.775.243
- Papua Barat Daya: Rp3.766.000
- Kalimantan Timur: Rp3.762.431
- Kalimantan Selatan: Rp3.725.000
- Kalimantan Tengah: Rp3.686.138
- Aceh: Rp3.685.616 (tetap)
- Maluku Utara: Rp3.510.240
- Jambi: Rp3.471.497
- Gorontalo: Rp3.405.144
- Maluku: Rp3.334.490
- Sulawesi Barat: Rp3.315.934
- Sulawesi Tenggara: Rp3.306.496
- Sumatra Utara: Rp3.228.949
- Bali: Rp3.207.459
- Sumatra Barat: Rp3.182.955
- Sulawesi Tengah: Rp3.179.565
- Banten: Rp3.100.881
- Kalimantan Barat: Rp3.054.552
- Lampung: Rp3.047.734
- Bengkulu: Rp2.827.250
- NTB: Rp2.673.861
- NTT: Rp2.455.898
- Jawa Timur: Rp2.446.881
- DI Yogyakarta: Rp2.417.495
- Jawa Tengah: Rp2.327.386
- Jawa Barat: Rp2.317.601
Tantangan 2026
Kenaikan UMP 2026 diharapkan mampu menjaga daya beli pekerja di tengah tekanan biaya hidup. Namun, dunia usaha di sejumlah daerah menilai penyesuaian upah tetap harus diimbangi dengan produktivitas dan iklim investasi yang kondusif agar tidak menekan penyerapan tenaga kerja.
