JAKARTA – Pemerintah mulai membuka pembahasan teknis terkait usulan penyesuaian gaji aparatur sipil negara (ASN).
Isu ini mencuat setelah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mendatangi Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (29/12/2025).
Kedatangan Rini bersama Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto menandai dimulainya koordinasi lintas kementerian dalam menyelaraskan agenda reformasi birokrasi dengan kemampuan fiskal negara.
Kenaikan Gaji ASN Masuk Agenda Pembahasan
Rini mengonfirmasi bahwa usulan kenaikan gaji ASN menjadi salah satu topik yang dibahas bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Namun, ia menegaskan bahwa pembahasan tidak berdiri sendiri, melainkan terkait langsung dengan evaluasi kinerja birokrasi dan beban anggaran negara.
“Banyak pekerjaan rumah yang harus dibicarakan bersama, salah satunya memang terkait usulan penyesuaian gaji ASN,” kata Rini singkat.
Pembahasan ini mengindikasikan bahwa kebijakan gaji ASN ke depan tidak hanya mempertimbangkan aspek kesejahteraan, tetapi juga efektivitas kinerja, produktivitas, dan keberlanjutan APBN.
Sinkronisasi Reformasi Birokrasi dan Fiskal
Pertemuan tersebut dinilai penting karena menyangkut keseimbangan antara tuntutan peningkatan kualitas layanan publik dengan disiplin fiskal pemerintah pusat.
Kementerian PANRB berkepentingan memastikan sistem remunerasi ASN sejalan dengan agenda reformasi birokrasi, sementara Kementerian Keuangan fokus menjaga stabilitas anggaran.
