JAKARTA-Rencana Amerika Serikat menarik dukungan dari puluhan lembaga di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kembali memicu diskusi soal hubungan negara anggota dengan organisasi global.
Meski Washington menegaskan tetap berada dalam keanggotaan PBB, kebijakan itu mengingatkan pada momen unik dalam sejarah diplomasi dunia — ketika Indonesia meninggalkan PBB pada 1965.
Langkah yang diambil pemerintahan Presiden Donald Trump ini menjadi latar baru untuk membaca kembali keputusan Indonesia terhadap badan dunia tersebut lebih dari setengah abad lalu.
Latar Belakang Kebijakan AS
Pemerintahan Trump menyatakan penarikan dukungan terhadap puluhan badan di bawah PBB dilakukan karena lembaga-lembaga itu dianggap telah menyimpang dari kepentingan nasional Amerika Serikat.
Meski penarikan ini tidak berarti AS keluar total dari PBB, langkah tersebut menjadi preseden politik luar negeri yang mendapat sorotan internasional.
Indonesia: Satu-satunya Negara yang Pernah Tinggalkan PBB
Pada 7 Januari 1965, Indonesia secara resmi keluar dari PBB — sebuah keputusan yang menggemparkan dunia. Sejarawan M.C. Ricklefs dalam Sejarah Indonesia Modern (1999) mencatat bahwa akar keputusan itu berawal dari konflik regional tiga tahun sebelumnya.
Soekarno melihat pembentukan negara Malaysia oleh Inggris sejak 1961 sebagai bentuk neo-kolonialisme lama yang mengancam stabilitas kawasan Asia Tenggara. Ketidaksepakatan itu memuncak setelah Malaysia berdiri pada 1963, diikuti operasi militer yang melibatkan Indonesia dalam konflik yang dikenal sebagai Konfrontasi.
PBB Dinilai Tidak Netral
Ketegangan itu makin tajam ketika PBB menunjuk Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan pada awal 1965. Menurut sejarawan Andrew W. Cordier dan Max Harrelson dalam Public Papers of the Secretaries General of the United Nations (2010), Presiden Soekarno melihat keputusan itu sebagai bukti bahwa PBB lebih condong melayani kepentingan negara-negara Barat.
Respons Indonesia adalah keluar dari keanggotaan PBB — langkah yang belum pernah dilakukan negara anggota manapun secara sukarela hingga saat ini.
Reaksi PBB dan Kembalinya Indonesia
Surat resmi Indonesia keluar dari PBB baru dikirimkan pada 20 Januari 1965. Sekretaris Jenderal PBB saat itu, U Thant, sempat mempertanyakan keabsahan langkah Indonesia karena aturan organisasi memang tidak mengatur prosedur negara keluar secara sukarela.
Namun, Thant menerima keputusan tersebut sebagai langkah Indonesia dan menyatakan penyesalan atas keluarnya RI dari komunitas global.
Situasi berubah dengan cepat setahun kemudian. Transisi kekuasaan di Indonesia membawa perubahan arah politik luar negeri. Di bawah Presiden Soeharto, Jakarta kembali ingin terlibat aktif dalam arena internasional.
Pada 28 September 1966, Indonesia diterima kembali sebagai anggota PBB. Kembalinya Indonesia menandai normalisasi hubungan luar negeri, membuka kembali akses bantuan dan kerja sama internasional, serta memperkuat posisi Indonesia dalam sistem diplomasi global.
Warisan Sejarah yang Tetap Relevan
Peristiwa unik ini tetap menjadi rujukan sejarah sampai sekarang. Hingga 2026, tidak ada negara lain yang memilih keluar dari keanggotaan PBB secara sukarela seperti yang dilakukan Indonesia pada 1965.
Dalam konteks rencana penarikan sebagian keterlibatan AS dari badan-badan PBB, kisah Indonesia menjadi pengingat bagaimana keputusan politik luar negeri dapat berdampak luas — baik diplomatik maupun dalam persepsi negara terhadap sistem kerja sama multilateral.
