JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Kementerian Keuangan. Dalam operasi tersebut, 17 orang diamankan, terdiri dari 12 pegawai DJBC dan 5 pihak swasta.
Salah satu nama yang turut diamankan adalah Rizal, yang sebelumnya menjabat Direktur Penindakan dan Penyidikan DJBC. Saat OTT berlangsung, Rizal diketahui tengah menjabat Kepala Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Barat, posisi yang baru diembannya setelah dilantik pada 28 Januari 2026.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan OTT ini berkaitan dengan dugaan praktik korupsi dalam pengurusan importasi barang di lingkungan Bea Cukai.
“Dalam lanjutan peristiwa tertangkap tangan terkait pengurusan importasi barang di Bea Cukai, tim telah mengamankan sejumlah tujuh belas orang,” ujar Budi di Jakarta, Kamis (5/2/2026).
Dari 17 orang yang diamankan, lima di antaranya berasal dari pihak swasta yang disebut terkait dengan PT BR, yang merujuk pada PT Blueray Cargo.
Uang Tunai Berbagai Mata Uang Disita
Selain mengamankan para pihak, KPK juga menyita barang bukti berupa uang tunai dalam berbagai mata uang, yakni rupiah, dolar AS, dolar Singapura, dan yen Jepang. Namun, KPK belum merinci jumlah pasti uang yang diamankan.
Para pihak yang terjaring OTT masih berstatus terperiksa. KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum mereka.
OTT Beruntun di Lingkungan Kemenkeu
OTT di Bea Cukai ini menjadi OTT kelima KPK sepanjang 2026, sekaligus OTT ketiga yang menyasar institusi di bawah Kementerian Keuangan.
Sebelumnya, pada 9–10 Januari 2026, KPK mengamankan delapan orang dalam OTT yang berkaitan dengan dugaan suap pemeriksaan pajak di KPP Madya Jakarta Utara. Lima orang kemudian ditetapkan sebagai tersangka.
Kemudian pada 4 Februari 2026, KPK kembali melakukan OTT di KPP Madya Banjarmasin yang menyeret Kepala Kantor setempat terkait dugaan korupsi restitusi PPN sektor perkebunan.
Rangkaian OTT ini menunjukkan fokus penindakan KPK terhadap dugaan praktik korupsi di sektor perpajakan dan kepabeanan.
