SOLO – Dinamika politik di Jawa Barat kembali menghangat setelah mantan Bupati Indramayu, Nina Agustina Dai Bachtiar, resmi meninggalkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan memilih bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Langkah politik tersebut semakin menjadi sorotan publik usai Nina terlihat menyambangi kediaman Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, di Solo, Jawa Tengah, Rabu (25/2/2026). Pertemuan itu disebut berlangsung dalam suasana akrab dan penuh silaturahmi.
Kehadiran Nina didampingi Ketua DPW PSI Jawa Barat, Abang Ijo Hapidin. Agenda tersebut disebut sebagai bentuk permohonan restu sekaligus komunikasi politik menjelang kiprah barunya bersama PSI.
PSI Sambut Bergabungnya Nina
Pihak PSI Jawa Barat menyambut positif keputusan Nina. Menurut Abang Ijo, pengalaman Nina sebagai kepala daerah dinilai menjadi modal penting untuk memperkuat struktur dan elektabilitas PSI, khususnya di wilayah Indramayu dan sekitarnya.
PSI selama ini dikenal kuat di segmen pemilih muda dan perkotaan. Dengan bergabungnya figur yang memiliki pengalaman pemerintahan dan basis massa lokal, partai tersebut dinilai tengah berupaya memperluas penetrasi politik ke wilayah agraris dan kantong tradisional.
Analisis Pengamat: Simbolik, Belum Tentu Struktural
Pengamat politik dari Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), Kristian Widya Wicaksono, menilai perpindahan Nina memiliki nilai simbolik yang signifikan, tetapi belum tentu langsung menggeser dominasi PDIP di Indramayu.
Menurutnya, dalam politik lokal, kekuatan tidak hanya ditentukan oleh figur populer, tetapi juga oleh mesin partai, jaringan struktural hingga tingkat desa, serta loyalitas pemilih ideologis.
“Figur kuat bisa meningkatkan visibilitas partai baru, tetapi belum tentu mampu memindahkan suara secara kolektif,” ujarnya.
PDIP disebut masih memiliki infrastruktur politik yang mapan di Indramayu, termasuk kader di tingkat akar rumput dan jaringan relawan yang terbentuk dalam beberapa siklus pemilu.
Peluang dan Tantangan PSI
Bagi PSI, masuknya Nina membuka peluang percepatan konsolidasi di wilayah yang sebelumnya bukan basis utama partai. Namun, pengaruh tersebut dinilai hanya akan berdampak signifikan apabila diikuti konsolidasi organisasi secara sistematis, seperti pembentukan struktur hingga tingkat desa dan perekrutan kader lokal.
Tanpa penguatan struktural, perpindahan ini berisiko hanya menjadi momentum pemberitaan tanpa dampak elektoral yang nyata.
Secara keseluruhan, langkah Nina lebih tepat dibaca sebagai sinyal awal realignment politik di tingkat lokal. Apakah akan berujung pada pergeseran kekuatan menjelang agenda politik mendatang, masih sangat bergantung pada strategi dan konsolidasi kedua belah pihak.
