KERINCI-Persoalan sisa 70 persen dana BKBK untuk desa se-Provinsi Jambi mulai menemui titik terang. Ditargetkan bulan Oktober sudah bisa dicairkan.
Hal ini disampaikan Kadis Pemdes Kabupaten Kerinci, Syahril, saat audiensi dengan aktivis LSM belum lama ini.
Harmo Karimi, dari LSM Kompej, mempertanyakan sejauh mana perkembangan polemik BKBK 2024. Kenapa sampai saat ini belum dicairkan ?
“Gubernur menjanjikan 2025 cair. Sampai sekarang tidak jelas kelanjutannya. Ini perlu kita pertanyakan, ada apa?,” katanya saat audiensi.
Menanggapi hal tersebut, Syahril menjelaskan, sejak Juli 2025 dana tersebut sudah ditransfer ke daerah.
“Dananya sudah ada, Gubernur memang menjanjikan cair 2025. Namun, ada prosedur yang harus diikuti terlebih dahulu,” kata dia.
Untuk pencairannya harus masuk dalam penganggaran terlebih dahulu, yaitu APBDes perubahan dan APBD Perubahan. Setelah itu, baru dana tersebut bisa ditransfer ke desa dan desa bisa melakukan penarikan atau pencairan.
“Sekarang kita sedang pembahasan APBD Perubahan, sekitar awal Oktober atau pertengahan Oktober mungkin selesai. Dan setelah itu, bisa ditransferkan ke Desa,” terangnya.
Namun, kata dia, juga perlu syarat lain, yaitu peraturan gubernur (Pergub). Pergub ini yang mengatur secara detail penggunaan dana tersebut.
“Dana ini merupakan dana tunda salur. Kita menunggu pergubnya sebagai petunjuk penggunaan dana,” ungkapnya.
Lantas, apakah kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh desa dapat dibayarkan ? Syahril menegaskan, jika sesuai dengan ketentuan, semua kegiatan yang sudah dilaksanakan dapat dibayarkan.
“Pasti dibayar, jika sesuai aturan. Kita memahami keluhan kepala desa selama ini, kita harap dapat bersabar” terangnya.
Dia menambahkan, untuk BKBK 2025 sudah berjalan, dan sudah cair 30 persen. Hanya ada tiga desa yang belum menerima karena ada kendala di tingkat desa.
“Tahun ini pencairan BKBK tiga tahap, beda dengan tahun sebelumnya. Sebagian kegiatan sudah berjalan,” terangnya.(ded)
