JAKARTA — Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Yandri Susanto, menyampaikan optimismenya bahwa seluruh desa di Indonesia akan teraliri listrik pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan itu ia sampaikan dalam rapat evaluasi bersama Komisi V DPR yang membahas penyerapan APBN 2025, Rabu, 12 November 2025. Yandri menilai akses listrik adalah kebutuhan dasar yang harus dipenuhi negara dan menjadi fondasi pembangunan desa di era baru.
Dalam rapat tersebut, Yandri menjelaskan bahwa penyerapan anggaran Kemendes hingga 10 November 2025 baru mencapai 63,05 persen. Ia mengakui masih ada anggaran sekitar Rp288 miliar yang terblokir sehingga belum bisa digunakan. Kendati demikian, ia menegaskan bahwa pemerintah menempatkan persoalan listrik desa sebagai prioritas penting dan telah menjadi pembahasan rutin dalam sidang kabinet.
“Masih banyak desa yang sampai hari ini belum menikmati listrik. Ini sudah menjadi perhatian serius pemerintah,” ujar Yandri. Menurut dia, penyediaan listrik bukan hanya soal penerangan, tetapi terkait langsung dengan produktivitas masyarakat desa, terutama daerah yang ingin mengembangkan usaha kecil dan meningkatkan ekonomi lokal.
Selain akses listrik, Yandri menyebut pemerintah juga tengah mendorong perluasan jaringan internet di desa bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital. Akses internet akan diprioritaskan untuk desa-desa berorientasi ekspor agar aktivitas pemasaran, administrasi, dan komunikasi dapat berjalan lebih efisien. Ia juga membuka peluang kerja sama dengan anggota DPR untuk menjangkau desa-desa binaan.
Yandri menegaskan bahwa pembangunan desa tidak boleh berjalan secara sektoral. Ia meminta kementerian dan pemerintah daerah bekerja sinergis, terutama dalam memastikan layanan dasar seperti listrik, air bersih, dan pendidikan dapat dinikmati seluruh masyarakat desa tanpa terkecuali. Prinsip kolaborasi, katanya, menjadi kunci pemerataan pembangunan dalam lima tahun ke depan.
Dalam kesempatan itu, Yandri turut melaporkan perkembangan program satu PAUD di setiap desa yang digulirkan bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Menurut dia, kualitas pendidikan di desa masih menghadapi tantangan besar, terutama pada tahap pendidikan usia dini. Salah satu kendala utama yang muncul adalah ketersediaan lahan, karena program ini mensyaratkan area minimal 1.000 meter untuk pembangunan PAUD.
Program PAUD desa, lanjut Yandri, dianggap penting karena menjadi basis pembentukan kualitas sumber daya manusia sejak dini. Pemerintah ingin memastikan bahwa pendidikan dasar di desa tidak tertinggal dari wilayah perkotaan, sehingga ekosistem pendidikan dapat berkembang secara merata. Ia menekankan pentingnya dukungan lintas sektor agar program tersebut dapat berjalan optimal.
Rapat evaluasi tersebut juga turut dihadiri Sekretaris Jenderal Kemendes, Taufik Madjid, bersama jajaran pejabat tinggi madya dan pratama. Yandri menutup keterangannya dengan menegaskan kembali komitmen pemerintah untuk menghadirkan listrik di seluruh desa Indonesia. Baginya, pemerataan infrastruktur dasar bukan hanya pekerjaan teknis, tetapi tanggung jawab moral negara untuk memastikan warga desa merasakan manfaat pembangunan secara nyata.(***)
