JAKARTA — Sejak Indonesia merdeka pada 1945, institusi Kejaksaan memegang peran strategis dalam menjaga wibawa hukum negara. Sosok Jaksa Agung selalu menjadi pusat perhatian karena jabatan ini menjadi penentu arah kebijakan penuntutan dan sering kali mencerminkan dinamika politik serta reformasi hukum di setiap era pemerintahan.
Dalam rentang perjalanan hampir delapan dekade, sederet tokoh pernah menempati posisi Jaksa Agung Republik Indonesia. Nama pertama adalah Gatot Taroenamihardja yang menjabat pada 1945 dan kembali dipercaya memimpin Kejaksaan pada 1959. Setelah itu, Kasman Singodimedjo melanjutkan tugas di masa-masa awal republik, diikuti Tirtawinata yang memperkuat pola kerja penuntutan hingga 1951.
Memasuki periode 1951–1959, R. Soeprapto dikenal sebagai tokoh yang mendorong modernisasi Kejaksaan. Pada masa transisi menuju Demokrasi Terpimpin, kepemimpinan bergeser kepada R. Goenawan dan R. Kadaroesman yang memperluas kewenangan lembaga penuntutan negara. Era ini dilanjutkan Agustinus Sutardhio hingga masa peralihan menuju Orde Baru.
Pada awal Orde Baru, Sugih Arto memimpin hingga 1973, sebelum tongkat estafet diberikan kepada Ali Said yang menjadi salah satu Jaksa Agung paling berpengaruh di masa konsolidasi kekuasaan Soeharto. Setelahnya, Ismail Saleh, Hari Suharto, serta Sukarton Marmosujono turut memperkuat tata kelola internal Kejaksaan. Memasuki periode 1990-an, Singgih menjadi tokoh sentral dalam penanganan berbagai perkara korupsi besar hingga runtuhnya Orde Baru.
Masuk era Reformasi, Soedjono C. Atmonegoro memimpin pada masa singkat sebelum digantikan Andi M. Ghalib yang memulai pengusutan kerugian keuangan negara pasca-Soeharto. Reformasi sistem hukum kemudian dilanjutkan Marzuki Darusman, disusul Baharuddin Lopa yang dikenal sebagai figur ikonik pemberantasan korupsi walau masa jabatannya singkat. Setelahnya Marsillam Simanjuntak dan M.A. Rachman menjalankan konsolidasi lembaga pada awal pemerintahan baru hasil Pemilu langsung.
Pada era 2004–2014, kepemimpinan berganti dari Abdul Rahman Saleh, Hendarman Supandji yang terkenal dengan operasi “Sapu Bersih Mafia Hukum”, hingga Basrief Arief yang memperkuat kerja sama internasional menghadapi kejahatan transnasional. Selanjutnya, Muhammad Prasetyo menjadi figur penting dalam proses eksekusi hukuman mati terhadap sejumlah terpidana narkotika.
Mulai 2019, tongkat kepemimpinan berada pada Sanitiar (ST) Burhanuddin yang memperkenalkan program Restorative Justice berskala nasional. Melalui kebijakan ini, Kejaksaan membuka ratusan Rumah RJ di berbagai daerah sebagai upaya memperluas pendekatan keadilan korektif, khususnya bagi masyarakat di wilayah terpencil.
Perjalanan panjang ini menunjukkan bahwa peran Jaksa Agung selalu melekat pada agenda pembaruan penegakan hukum. Setiap era menghadirkan tantangan yang berbeda, namun keberlanjutan kebijakan dan peningkatan profesionalitas aparat menjadi fondasi penting yang terus dibangun hingga hari ini.(***)
