JAKARTA – Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul mengumumkan pembubaran parlemen dan membuka jalan bagi penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) lebih awal. Langkah ini disebut sebagai upaya mengembalikan mandat politik kepada rakyat di tengah kebuntuan legislatif yang berkepanjangan.
Dikutip dari Al Jazeera, Sabtu (13/12/2025), media lokal melaporkan bahwa Anutin telah mengajukan permintaan resmi pembubaran parlemen kepada Raja Thailand, Maha Vajiralongkorn. Permintaan tersebut kemudian disahkan melalui dekrit kerajaan yang diumumkan dalam Lembaran Negara Kerajaan pada Jumat (12/12) waktu setempat.
Dengan dekrit tersebut, Thailand secara hukum harus menggelar pemilu dalam rentang waktu 45 hingga 60 hari sejak parlemen dibubarkan.
Kebuntuan Politik di Parlemen
Juru bicara pemerintah, Siripong Angkasakulkiat, mengatakan kepada Reuters bahwa keputusan tersebut diambil menyusul konflik politik dengan Partai Rakyat, blok oposisi terbesar di parlemen.
“Ini terjadi karena kami tidak bisa melangkah maju di parlemen,” ujar Siripong, menggambarkan kebuntuan legislasi yang menghambat agenda pemerintahan.
Menurutnya, ketegangan meningkat setelah Partai Rakyat mengancam akan mengajukan mosi tidak percaya apabila tuntutan mereka tidak dipenuhi, termasuk dorongan agar parlemen segera dibubarkan.
Di Tengah Konflik Thailand–Kamboja
Pembubaran parlemen berlangsung di tengah meningkatnya ketegangan keamanan di perbatasan Thailand–Kamboja. Kedua negara dilaporkan terlibat bentrokan bersenjata selama empat hari berturut-turut di sejumlah titik perbatasan.
Sedikitnya 20 orang tewas dan hampir 200 orang terluka akibat baku tembak artileri dan serangan udara yang terjadi di lebih dari belasan lokasi.
Anutin menegaskan bahwa keputusan politik tersebut tidak akan mengganggu stabilitas keamanan nasional. Ia memastikan operasi militer dan pengamanan perbatasan tetap berjalan tanpa perubahan.
“Saya mengembalikan kekuasaan kepada rakyat,” tulis Anutin melalui akun media sosialnya.
Tekanan Ekonomi dan Retaknya Koalisi
Selain tekanan politik, pemerintahan Anutin juga menghadapi tantangan ekonomi. Thailand masih bergulat dengan tingginya utang rumah tangga, konsumsi domestik yang lemah, serta dampak kebijakan tarif Amerika Serikat yang menekan sektor perdagangan.
Ketidakpastian politik dinilai turut memperberat kondisi ekonomi negara dengan perekonomian terbesar kedua di Asia Tenggara tersebut.
Anutin sebelumnya menyatakan rencana pembubaran parlemen baru akan dilakukan pada akhir Januari, dengan pemilu digelar sekitar Maret atau awal April. Namun, dinamika politik memaksa percepatan keputusan tersebut.
Keruntuhan koalisi terjadi setelah Partai Bhumjaithai menarik diri dari pemerintahan dan gagal mencapai kesepakatan lanjutan dengan Partai Rakyat. Oposisi menuntut sejumlah konsesi, termasuk referendum reformasi konstitusi, sebagai syarat dukungan.
Pemimpin Partai Rakyat, Natthaphong Ruengpanyawut, menyatakan bahwa partainya telah berupaya mendorong perubahan konstitusi melalui jalur parlemen, namun tidak mendapat respons sesuai kesepakatan awal.(***)
