JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengambil langkah cepat setelah tiga pegawai pajak di Jakarta Utara terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia resmi mencopot Wansepta Nirwanda dari posisi Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Utara dan menggantinya dengan Untung Supardi.
Purbaya menegaskan bahwa meski Wansepta tidak terlibat langsung dalam kasus korupsi tersebut, tanggung jawab pimpinan tidak dapat diabaikan. Karena itu, ia memutuskan untuk menonaktifkan Wansepta sementara waktu dan memindahkannya ke posisi lain yang dianggap lebih tepat.
“Diistirahatkan dulu sementara, dirumahkan. Nanti kita carikan jabatan yang pas untuk beliau. Walaupun nggak terlibat langsung, sebagai Kakanwil dia mesti bertanggung jawab dengan apa yang terjadi di bawahnya,” kata Purbaya saat meninjau Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara, Kamis (22/1/2026).
Tiga Pegawai Kena OTT KPK, Langsung Jadi Tersangka
Sebelumnya, KPK menetapkan tiga pegawai pajak Jakarta Utara sebagai tersangka setelah menangkap mereka dalam operasi senyap. Ketiganya ialah:
DWB – Kepala KPP Madya Jakarta Utara
AGS – Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi
ASB – Tim Penilai di KPP Madya Jakarta Utara
Kasus ini memicu reaksi cepat dari Kemenkeu yang melakukan rotasi pejabat secara menyeluruh untuk memulihkan kepercayaan publik.
Pejabat yang dilantik menggantikan posisi terdampak antara lain:
Untung Supardi – Kakanwil DJP Jakarta Utara
Gorga Parlaungan – Kepala KPP Madya Jakarta Utara
Hadi Suprayitno – Kepala Seksi Pengawasan III KPP Madya
Andika Arisandi – Pejabat Fungsional Penilai Pajak Ahli Muda
Purbaya: Jangan Sampai Atasan “Dikibuli” Bawahan
Dalam arahannya, Purbaya kembali mengingatkan bahwa setiap pimpinan memiliki kewajiban penuh memantau integritas bawahannya. Ia menilai kasus ini merupakan peringatan keras bahwa pengawasan internal di lingkungan pajak tidak boleh longgar.
“Jangan sampai nggak terlibat tapi juga jangan sampai dikibulin. Bawahan bermain, atasannya nggak tahu. Ini yang tidak boleh terjadi. Karena itu langkah strategis harus kita ambil, termasuk mutasi di level Kakanwil,” tegasnya.
Purbaya menambahkan bahwa satu oknum saja bisa merusak reputasi seluruh institusi. Menurutnya, kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan adalah modal penting yang harus dijaga.
Sanksi Tegas: Dari Mutasi hingga Pemberhentian
Menteri Keuangan tersebut menegaskan bahwa pihaknya tidak akan ragu memberi sanksi berat kepada pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran. Mulai dari rotasi ke wilayah terpencil hingga pemberhentian, semuanya akan dipertimbangkan sesuai tingkat kesalahan.
“Ini bukan karena saya emosi atau mau bergaya, tetapi negara tidak boleh kalah oleh penyimpangan. Kita harus jaga integritas institusi,” tegas Purbaya.
Dengan langkah cepat ini, Kemenkeu berharap pembersihan internal dan penguatan pengawasan dapat terus diperkuat demi memulihkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap institusi perpajakan.
